Home / Nusantara / Bahas Soal Pemberian Remisi, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Sambangi Wagub

Bahas Soal Pemberian Remisi, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Sambangi Wagub

Spread the love

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Harun Sulianto, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani, Kabid pelayanan tahanan, Kesehatan, Rehabilitas, pengeloaan benda sitaan, barang rampasan negara, dan keamanan, Sugandi, menyambangi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di ruang kerjanya (Senin, 12 Agustus 2019)

Hal itu Harun Sulianto lakukan dalam rangka kordinasi pelaksanaan acara pemberian remisi 17 Agustus bagi Warga Binaan di Sulawesi Barat

“Rencananya, acara pemberian remisi kepada warga Binaan akan diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur, ibu Enny Anggraeny Anwar, di Rutan Mamuju” 17/8 mendatang ,kata Harun di dampingi Kepala Rutan Mamuju and Rahman , Kepala Lapas Perempuan Mamuju nurmia dan Kepala LPKA Mamuju, Idham kuncoro

“Di Sulawesi Barat, sebanyak 450 orang warga binaan diusulkan untuk memperoleh remisi 17 agustus tahun ini” lanjut Harun

Ia mengurai, warga binaan yang memperoleh remisi yaitu 177 orang pada Lapas Polewali, 101 orang pada Rutan Mamuju, 66 orang pada Rutan Majene, 71 orang pada Rutan Pasangkayu, 16 orang pada cabang Rutan Polewali di Mamasa, 13 orang pada Lapas perempuan dan 6 orang Napi anak pada LPKA Mamuju

Dalam kesempatan yang sama itu, Sri Yuliani selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum berharap agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat mendukung agar semua kabupaten di Sulbar dpt penghargaan kab peduli HAM dari menkumham pada Desember nanti.. “Di Provinsi Sulbar sendiri penghargaan sebagai kabupaten Peduli HAM, telah diraih oleh Kabupaten Mamuju, Majene,Polman dan Pasangkayu , dan selanjutnya dua kabupaten lagi yang belum yaitu kab.Mamuju tengah dan mamasa.kedua kab tsb dalam proses pendampingan” ujarnya

Sementara itu, Sri menambahkan bahwa saat ini semua kabupaten di Sulbar telah bekerjasama dengan Kanwil Kumham dalam hal penyusunan Ranperda.

“Bahkan Kabupaten Majene dan Mamuju telah melakukan hal tersebut sejak awal pembuatan naskah akademik” tuturnya

Sri juga berharap, agar penyusunan produk hukum daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilakukan kerjasama dengan Kumham Sulbar. (Rls)

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!