Home / Daerah / Mamuju / Menyoal Masalah Difabel, Kekurang Berpihakan Pemda dalam Penyediaan Aksesibitas

Menyoal Masalah Difabel, Kekurang Berpihakan Pemda dalam Penyediaan Aksesibitas

Spread the love

Mamuju — Ketersediaan akses bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan masih kurang menjadi perhatian pemerintah daerah. Utamanya bagi penyediaan akses untuk disabilitas diruang-ruang publik.

Pemerhati Disabilitas yang tergabung di dalam Gema Difabel, saat menggelar diskusi bertajuk “mengenal difabel melalui difabel” yang diinisiasi oleh Lingkar Literasi Intensif, minggu (21/7/2019) mengungkapkan bahwa pembangunan beberapa fasilitas Publik di Mamuju masih belum berpihak kepada disabilitas.

Ketua Gema Difabel, Shafar dalam diskusi tersebut mengatakan pemerintah daerah selaku pengayom dan pelayan masyarakat belum mampu menghadirkan fasilitas-fasilitas yang berpihak pada disabilitas. padahal disabilitas adalah sebuah keniscayaan yang seluruh manusia berpotensi mengalaminya.

“fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah daerah belum memiliki akses untuk dilalui oleh difabel, salahsatunya seperti Anjungan pantai Manakarra. padahal kita semua berpotensi menjadi difabel,” ungkap Shafar

“Jika kita menjadi tua dan jompo lalu kemudian tidak dapat berjalan normal, lalu penglihatan berkurang dan membutuhkan bantuan alat maupun orang lain kita sudah menjadi Difabel. dan untuk mengakses fasilitas publik itu akan sulit,” paparnya.

Pemerhati Disabilitas lainnya, Sarliana turut mengungkapkan hal senada, menurutnya pemerintah daerah sudah berulangkali diingatkan mengenai masalah akses bagi difabel untuk ruang-ruang publik namun respon yang diterima masih minim.

“Untuk anjungan pantai manakarra kami sudah bersurat ke dinas PUPR Mamuju agar dibuatkan akses bagi difabel namun menurut pihak dinas, mereka khawatir jika akses difabel tersebut disalahgunakan untuk hal lain, seperti kendaraan roda dua dapat masuk ke areal dalam anjungan, padahal jika sesuai standar ukuran, itu tidak akan dapat diakses oleh kendaraan roda dua,” papar Sarliana.

Tidak seperti di Provinsi DI Jogjakarta yang sangat ramah difabel dengan menghadirkan Aksesibitas bagi difavel di ruang-ruang publik, Pemda Mamuju justru hanya menghadirkan hal itu dikantor-kantor yang pembangunan nya dipantau langsung dari kementerian pusat

“Kedepan kami akan terus melakukan advokasi dengan duduk bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda untuk berdiskusi terkait masalah keberpihakan pemerintah dan realita dalam penyediaan akses bagi difabel, kami akan membawa rekomendasi untuk ditindaklanjuti” ungkap Sarliana

“Kami juga berharap dari diskusi tersebut akan keluar suatu regulasi, baik dalam bentuk rancangan perda ataupun Perkada dalam hal penyediaan akses untuk kelompok disabilitas,” tambahnya.

Disabilitas atau difabel perlu dilihat dalam konteks sosial model, sehingga menjadi kajian untuk suatu kewajiban dalam hal pembangunan infrastruktur ruang publik. namun realitanya kini, sosial model tersebut ditinggalkan sehingga difabel hanya dipandang dalam perspektif medis yang tidak perlu pelayanan sosial.

Gema Difabel bersama komunitas lain juga berencana akan mengadakan pendidikan inklusi yang dimana salah satunya menghadirkan kelas bahasa isyarat bagi kelompok tuna rungu yang ada di dalam kota Mamuju.

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!