Home / Pendidikan & Kesehatan / Tim OMBUDSMAN RI Sulbar Kembali Menerjunkan Tim Pemantau PPDB Disejumlah Sekolah.

Tim OMBUDSMAN RI Sulbar Kembali Menerjunkan Tim Pemantau PPDB Disejumlah Sekolah.

Spread the love

MAMUJU — Tim OMBUDSMAN akan konsen memantau impelementasi penerapan sistem zonasi PPDB disejumlah sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Hal ini terus dilakukan guna mencegah adanya Praktek Jual Beli Kursi. Guna menerapkan sistem zonasi PPDB disejumlah sekolah. Rabu 19 Juni 2019.

Kepala Perwakilan OMBUDSMAN RI Sulbar, Lukman Umar menjelaskan penerapan zonasi ini bertujuan untuk menghindari eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. hal lain kata dia, kebijakan zonasi juga demi meningkatkan akses pendidikan pada kelompok masyarakat kurang mampu.

“Lewat sistem zonasi itu, sekolah diharuskan untuk menerima minimal 90% siswa dari area sekitarnya dan hanya 5% kuota untuk calon siswa dari luar zona, sehingga bersama kita awasi prosesnya untuk mencegah terjadinya maladministrasi,” Jelas Lukman

Masih Lukman mengatakan, Dengan sistem zonasi, siswa diarahkan untuk memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya. Bahkan sekolah unggulan dipaksa menerima siswa dengan prestasi rendah yang tinggal didekat lokasinya untuk mengurangi beban biaya transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.

Bahkan amanat PP 66/2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20% anak tidak mampu, Ungkapnya.

Meski demikian, Lukman juga berharap penerapan zonasi PPDB ini kedepan dibarengi dengan pemerataan tenaga pengajar, karena dibeberapa tempat tim OMBUDSMAN menerima keluhan orang tua siswa, mereka memilih menyekolahkan anak di kota yang jauh dari domisilinya karena sekolah yang ada ditempat mereka proses pembelajaran kurang memadai lantaran kekurangan tenaga pengajar.

Pengawasan proses PPDB oleh Tim OMBUDSMAN dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, adapun temuan akan dilaporkan kepada OMBUDSMAN Pusat sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan dalam bentuk saran perbaikan kepada Kementrian Pendidikan.

Editor: Udin

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!