Home / Nusantara / Semester Pertama 2019, UKPBJ Pemprov Sulbar telah Melelang 33 Paket Pekerjaan

Semester Pertama 2019, UKPBJ Pemprov Sulbar telah Melelang 33 Paket Pekerjaan

Spread the love

Mamuju — Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya bernama Unit Layanan Pengadaan (ULP) hingga Juni 2019 telah melelang sebanyak 33 Paket Pekerjaan senilai lebih dari Rp 74 Miliar

Kepala UKPBJ Pemprov Sulbar, Hamdani Hamdi saat ditemui diruang kerjanya, Senin (10/5/2019) mengungkapkan jumlah lelang paket tersebut masih sedikit lantaran masih lambatnya OPD dalam melengkapi dokumen dan persyaratan pengajuan lelang

“Kami terus berupaya untuk mensupport dan memberi bantuan teknis kepada OPD seperti kelengkapan dokumen dalam rangka melakukan aksi percepatan lelang,” sebut Hamdani

“Kami juga sudah melakukan konsolidasi untuk mempercepat kelengkapan berkas itu, dan bulan ini insyaallah akan tayang di sistem paket lelang baru yang ditawarkan ke masyarakat. paling lambat minggu depan sudah tayang,” tambahnya.

Untuk 33 paket yang saat ini telah dilelang terdiri atas Konsultasi 7 paket, konstruksi 10 paket, barang 13 paket, Jasa lainnya 3 paket dengan nilai total pagu anggaran Rp 74 Miliar. dari 33 paket tersebut, sebagian sudah ada yang putus kontrak dan yang lainnya masih sementara berproses

“Saat ini kita konsentrasi pada pelaksanaan DAK karna ini bersyarat, yang mana jika diakhir Juli tidak dikontrak maka anggaran ini akan dikembalikan ke pusat,” ungkap Hamdani.

Ia menambahkan untuk Mekanisme lelang yang dijalankan UKPBJ Sulbar sendiri yaitu menunggu dokumen yang diajukan oleh OPD untuk kemudian diproses sebelum dipublikasikan.

“Yang jadi permasalahan kemarin, karena banyak dokumen yang masuk menjelang libur otomatis tidak ada proses sehingga kami pending dulu. Sekarang ini kami mulai proses dan kemungkinan minggu depan sudah tayang paket-paket lelang karna dokumennya sudah ada,” Papar Hamdani.

Sebelumnya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam arahannya saat memimpin upacara bendera dihalaman kantor Pemprov Sulbar mengungkapkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dalam merealisasikan program 2019 masih lambat. Realisasi 50 persen di triwulan kedua belum tercapai.

“Jika melihat waktu kerja maksimal sisa sekitar 135 hari sudah tidak rasional. Ini bentuk kelalaian dalam perencanaan. hingga saat ini belum tercapainya 50 persen realisasi program yang sudah dilelang karena selalu alasan di sistem,” pungkasnya.

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!