Home / Nasional / Bahas Mulai Lembaga DPRD, Pileg dan Pilpres, Hingga K2, Baca Ini Rekomendasi Hasil ADKASI di Rakernas Ke-III

Bahas Mulai Lembaga DPRD, Pileg dan Pilpres, Hingga K2, Baca Ini Rekomendasi Hasil ADKASI di Rakernas Ke-III

Spread the love
  • 7
    Shares

JAKARTA — Konsolidasi Adkasi Melalui Rakernas III, Telah Merumuskan Berbagai Dinamika yang berkembang, Baik inetrnal Lembaga DPRD kabupaten maupun Issue-issue lainnya, terkait penyelenggaraan Pemerintahan Negara maupun Daerah, yang di gelar di Hotel Redtop, Pecenongan 8-10 Februari 2019 kemarin.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) H.Lukman Said mengatakan, Rumusan Rekomendasi ini Menjadi Usulan kami kepada Pemerintah Pusat, dalam rangka bersama sama membangun Indonesia dari daerah

“Rekomendasi Rakernas III ADKASI terbagi dalam 2 bagian, yakni Rekomendasi yang sifatnnya Internal Organisasi dalam rangka menata dan memperbaiki kinerja DPN ADKASI sebagai wadah berhimpunnya 17.652 orang anggota DPRD yang tersebar pada 416 kabupaten Seluruh Indonesia
dan Rekomendasi Eksternal yang akan disampaikan kepada Presiden, DPR-RI, serta Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah lainnya,”Kata Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu ini.

Selain itu, Kata Lukman, Pokok–pokok Pikiran Rakernas III ADKASI yang terangkum dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas III ini antara lain :

  1. Rakernas III ADKASI mencermati dinamika politik nasional, dalam menjelang Pilpres dan Pileg, Maka DPRD Kabupaten Se-Indonresia adalah bagian dari garda terdepan , Turut ambil bagian dalam mensukseskan Pemilu yang Damai dan Berkualitas, Dengan cara Melawan Hoax, Fitnah dan Ujaran kebencian, Menolak keras Politik Uang dan mendesak pihak berwajib untuk menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Rakernas III ADKASI menyerukan dan mendesak pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Seluruh Indonesia yang belum melaporkan Harta Kekayaannya agar segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), paling terlambat minggu ke III bulan Maret 2019;
  3. Demi kelancaran penyelesaian LHKPN pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Seluruh Indonesia, maka Rakernas III ADKASI menugaskan Ketua Umum dan jajaran Pengurus Nasional Adkasi untuk dapat memfasilitasi pimpinan dan anggota pada masing-masing kabupaten yang
    menghadapi kesulitan dan kendala dalam melakukan Laporan Harta Kekayaannya secara online atau memfasilitasi kabupaten yang bersangkutan untuk berkonsultasi dengan divisi pencegahan Korupsi KPK RI di jakarta;
  4. Untuk menjaga Netralitas dan profesionalisme Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan
    hukum, maka Rakernas III ADKASI mendukung dan mendesak Presiden agar proses pengangkatan Jaksa Agung harus disamakan dengan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI dan Pejabat Lainnya melalui Fit and Propertest melaui DPR RI

“Rakernas III ADKASI menilai bahwa salah satu faktor penyebab maraknya Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan para Kepala Daerah yang setiap Tahunnya Meningkat adalah karena besarnya biaya politik dalam Pilkada Langsung, oleh karena itu Adkasi mendukung penuh
wacana yang berkembang saat ini agar Pemerintah dan DPR segera mengkaji dan merevisi UU, yang mengatur Pilkada Langsung agar dikembalikan kepada DPRD, serta segera melakukan revisi atas Peraturan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan kepala daerah untuk disesuyaikan dengan inflasi dan kondisi saat ini,” jelas Lukman Said.

Lukman menambahkan, Terkait dengan kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi tentang rekruitmen PPPK, Rakernas III ADKASI mendesak Pemerintah untuk tidak melimpahkan beban dan tanggung jawab penganggaran sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dan segera mencari solusi yang berkeadilan bagi para honorer K2 maupun pemerintah daerah.

“Rakernas III ADKASI memandang bahwa salah satu pola percepatan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan Ekonomi Baru,”ungkap Lukman.


Lukman menambahakan, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru hanya bisa terbentuk jika terjadi pembentukan Daerah Otonom Baru, oleh karena Moratorium
Pembentukan Daerah Otonom Baru termasuk Pemekaran Desa sudah waktunya dicabut agar dapat memungkinkan terbentukanya Daerah Otonom Baru.

“Rakernas III ADKASI meminta bapak Presiden untuk melakukan revisi terhadap PP 84 tahun 2014 tentang Barang Milik Daerah agar tatacara Penjualan Barang Milik Daerah khususnya tentang penjualan Mobil dinas Pimpinan DPRD yang telah memenuhi syarat agar disamakan dengan kepala daerah sebelum akhir masa jabatan periode 2014 – 2019,”ucapnya.

“Rakernas III ADKASI mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana tentang status dan kedudukan DPRD sebagai Pejabat daerah, sebagaimana amanat UU nomor 23 tahun 2014 atau segera melakukan revisi UU Nomor 23 yang menetapkan anggota DPRD sebagai Pejabat Negara,”Tutupnya.

Editor: Fathir

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!