Home / Pendidikan & Kesehatan / Ombudsman Sulbar Gelar Diseminasi Hasil Kajian Systemic Review Terkait Komite Sekolah

Ombudsman Sulbar Gelar Diseminasi Hasil Kajian Systemic Review Terkait Komite Sekolah

Spread the love
  • 4
    Shares

MAMUJU, RAKYATTA — Tugas dan Fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara yang independent dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. memiliki upaya dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik

salah satu sektor yang sering terjadi maladministrasi ialah sektor pendidikan. Olehnya, guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang optimal di sektor pendidikan, Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Barat menggelar Diseminasi Hasil Kajian Systemic Review Terkait Komite Sekolah

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar mengungkapkan tuuuan dari kegiatan tersebut ialah bagaimana memberdayakan komite sekolah agar dapat ikut membantu kebutuhan operasional yang sifatnya mendesak di sekolah

“Banyak hal atau masukan-masukan yang bisa kita elaborasi dalam hal peningkatan pendidikan, salah satunya dengan peningkatan pemberdayaan komite sekolah, jika sekolah berdaya maoa akan membantu sekolah dalam peningkatan pendidikan,” ungkap Lukman Uman

Kepala perwakilan Ombudsman Sulbar itu juga mengungkapkan bahwa hasil sari kajian yang dilakukan ialah untuk mendorong adanya regulasi-regulasi yang mengatur dan mendukung terkait perkembangan komite sekolah.

Sementara itu terkait pembentukan komite sekolah, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mamuju Halimah mengungkapkan, pihaknya sangat berharap diaktifkannya komite sekolah sebab anggaran yang dikelola sekolah menunggu dari pencairan Dana Bos, olehnya peran Komite Sekolah dapat membantu operasional Sekolah

“Memang sudah ada Permen 75 tahun 2016 tentang dukungan komite sekolah, namun perlu ada juga Perda ataupun Pergub turunan dari permen tersebut sehingga pihak sekolah tidak menjadi pihak yang disalahkan ketika ada pungutan dari komite sekolah,” ungkap Halimah

Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Barat, Hajrul Malik mengungkapkan perlu ada kajian atas kebijakan sekolah gratis sebab hal tersebut merupakan. akar masalah sehingga peran komite sekolah sering disalah artikan.

“kita merupakan masyarakat yang berpola gotong royong sehingga peran komite sekolah sangat diharapkan dalam membantu pihak sekolah, contoh saja sekolah swasta yang ketika dipungut biaya bisa membangun sekolah yang lebih baik, ” papar Hajrul

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jumriani mengungkapkan pihaknya akan mendorong rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait masalah pembentukan komite sekolah serta hal-hal yang muncul di Sistem pendidikan, seperti gaji tenaga GTT yang terlambat

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo mengungkapkan sangat mengapresiasi adanya kegiatan teraebut, kedepan pihaknya akan melakukan pembicaran lebih intensif dengan stakeholder terkait pembentukan Komite sekolah tersebut

“Kita perlu diduk bersama tentang bagaimana pembentukan komite disekolah karna masing masing sekolah lain visinya membentuk komite dan aktivitasnya bermacam macam sehingga perlu ada kesepakatan bersama,” tandas Kadis Pendidikan.(Iqbal)

About Fathir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!